Kemerdekaan yang diidam-idamkan rakyat Indonesia itu akhirnya tercapai pada 17 Agustus 1945. Akan tetapi, proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Sukarno-Hatta itu tidak sampai ke berbagai daerah di seluruh Indonesia dalam waktu bersamaan, karena peralatan komunikasi saat itu masih sederhana dan pemerintah militer Jepang melakukan sensor ketat.
Berita proklamasi tiba di Bogor pada siang hari, disampaikan dari mulut ke mulut dan melalui radio-radio umum yang diletakkan di tempat-tempat strategis. Radio ini digunakan untuk senam pagi (taiso). Berita proklamasi juga tiba di Desa Pasarean, Cibungbulang, Bogor, melalui radio milik H. Mohammad Arif yang ditaruh di rumah Sholeh Iskandar.
Saat itu Keresidenan Bogor mencakup Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Kabupaten Bogor sendiri terdiri dari tujuh kewedanaan: (1) Bogor; (2) Ciawi; (3) Cibinong; (4) Parung; (5) Leuwiliang: (6) Jasinga, dan; (7) Cibarusa, dengan luas sekitar 374.903,26 ha atau sama 68 mil persegi. Hasil alam dari Bogor adalah kopi, kina, teh, tebu, padi, biji pala, cengkeh, dan lada; juga kapur dan sarang burung.
Baca Juga:
- Kisah Pangeran Afrika di Bogor
- Alim Ulama Pemimpin Perjuangan di Bogor Barat
- Delapan Jagal dari Tambun
Pada 1930, penduduk di Keresidenan Bogor sekitar 1 juta orang. Mereka yang bekerja sebagai petani ± 368.193 jiwa (37,5%) dan yang bukan petani, apakah itu sebagai buruh tani, pekerja industri rumahan (sepatu, baju, bedak, pakaian dalam, gula aren, pembuat sarung, pandai besi, dll.) atau pekerja serabutan di Jakarta, berjumlah ± 632.732 jiwa (64,5%). Penduduk laki-laki yang bersekolah formal hanya 6.833 orang, sedangkan perempuan yang menimba ilmu di sekolah 1.308 orang.
Kemerdekaan yang sudah lama dinanti-nanti rakyat itu disambut gembira, sekaligus menimbulkan kebingungan: siapakah pemerintah sekarang? Rakyat hanya mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Presiden dan Wakil Presidennya Sukarno-Hatta, yang dilantik Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agutustus 1945.
Namun, siapa yang berwenang menangani kantor-kantor pemerintah di daerah? Apakah aparat pemerintahan yang ditunjuk Jepang, seperti kepala desa, asisten wedana, wedana, bupati, residen dan polisi masih pantas memerintah? Apakah mereka perlu ditaati atau langsung diganti sesuai pilihan rakyat?
Indonesia pun memasuki masa kekosongan kekuasaan (vacum of power): pemerintah lama (Jepang) telah runtuh, sementara pemerintahan baru (RI) masih sangat lemah. Proklamasi juga ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang menafsirkan rakyat harus segera mendukung pemerintah, tetapi ada yang menafsirkan boleh bertindak bebas merdeka.
Perkembangan pun berbeda-beda. Ada wilayah yang relatif aman, namun tidak sedikit yang dilanda bermacam-macam kekacauan, kekerasan, penjarahan, bahkan pembunuhan massal, karena tidak ada kekuatan yang mampu mengatur pemerintahan. Sekitar empat bulan terhitung sejak Jepang menyerah kepada Sekutu, Indonesia memasuki “masa bersiap“ (Bersiap-tijd).
Dikutip dengan seizin penerbit Komunitas Bambu dari buku Bogor Masa Revolusi (1945-1950), Sholeh Iskandar dan Batalyon O Siliwangi (2015) karya Edi Sudarjat hlm. 47-49 Bukunya tersedia di Tokopedia, BukaLapak, Shopee dan www.komunitasbambu.id atau kontak langsung ke WA 081385430505
Lebih jauh baca:
Bogor Zaman Jepang 1942-1945 karya Susanto Zuhdi di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.
Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta karya Robert Cribb yang bisa didapatkan di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.
Batavia Kala Malam: Polisi, Bandit dan Senjata Api karya Margreeth van Till yang bisa didapatkan di Tokopedia dan Shopee.
Nasionalisme dan Revolusi karya George McTurnan Kahin di Tokopedia, dan Shopee.
Bandung Masa Revolusi karya Jhon RW Smaildi Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.
400 Tahun Sejarah Jakarta karya Susan Blackburn yang bisa didapatkan di Tokopedia, BukaLapak, dan Shopee.
Sukarno, Orang Kiri, Revolusi dan G30S 1965 karya Onghokham yang bisa didapatkan di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.
