Calo Yang Maha Kuasa di VOC

0
258
Rumah mewah Gubernur van der Parra di Weltevreden yang dibeli pada 1769. Dalam hidupnya Van der Parra terkenal sangat korup, salah satunya adalah hari pelantikan sebagai gubernur jenderal harus diundur dan disesuaikan dengan hari ulang tahunnya yang dirayakan besar-besaran.

Sutradara perubahan dalam kekuasaan VOC adalah para calo. Tangan-tangan para calo itulah yang mengatur semuanya di Perserikatan Dagang Hindia Timur yang didirikan pada tahun 1602. Mereka bergerak mengatur seantero wilayah kuasa dagangnya yang terbentang dari Tanjung Harapan sampai Pulau Desima di Nagasaki, Jepang. Bahkan siapa yang akan menjadi gubernur jenderal.

Salah satu contoh adalah kisah naiknya Petrus Albertus van der Parra menjadi gubernur jenderal. Kalau melihat sejumlah arsip sesungguhnya hampir mustahil Van der Parra bisa menjadi Gubernur Jenderal VOC  1761-1775. Sebab ada aturan bahwa meskipun pegawai Kompeni mayoritas dari seluruh Eropa, seperti Jerman, Prancis, Scotlandia, Polandia, Denmark, tetapi yang dapat menjadi pejabat tinggi dan apalagi gubernur jenderal hanya orang Belanda. Sedangkan Van der Parra berdarah campuran Srilangka. Pendidikannya pun rendah. Tetapi calo punya senjata yang pelurunya bisa menembus pintu sekeras apapun, bahkan pintu besi yang paling tebal sekalipun.

Calo di belakang sukses Van der Parra adalah Adriaan Maten. Ia komandan VOC di kantor Malabar yang lalu dipanggil ke Batavia—pusat administrasi dan residensi Hogere Regering atau Pemerintah Agung yang terdiri atas gubernur jenderal dan Raad van Indie atau Dewan Hindia. Maten ditugaskan untuk menjadi anggota Raad van Indie, suatu lembaga yang bertugas memilih gubernur jenderal untuk disetujui oleh Heeren XVII, para tuan pemegang saham di Belanda.

Orang model Maten ternyata hidup terus di Raad van Indie zaman ke zaman. Bahkan jauh sebelum Van der Parra praktik percaloan di Raad van Indie sudah berjalan, sehingga Dirk van Cloon yang juga keturunan Asia dapat naik jadi gubernur jenderal 1732-1735. Setelah itu selama 1735-1737 bisa dinaikkan lagi Abraham Patras yang berdarah Prancis.

Baca Juga:

  1. Delapan Jagal dari Tambun
  2. Nyai yang Sejati
  3. Sejarah Listrik dan Cerita Hantu di Depok

Praktek percaloan di Raad van Indie itu disimpulkan oleh para sejarawan meramaikan budaya konsesi jabatan, kroniisme dan nepotisme. Kisah hidup Van der Parra dan koneksinya dengan percaloan di Raad van Indie adalah contohnya. Dalam konteks ini hal-hal ajaib pun bisa terjadi, seperti hari pelantikan sebagai gubernur jenderal harus diundur dan disesuaikan dengan hari ulang tahunnya yang dirayakan besar-besaran. Anaknya, Petrus Albertus van der Parra de Jonge, pada umur 13 tahun sudah terdaftar sebagai pejabat VOC bergaji tinggi.

Hal yang sama terjadi juga dengan anak Gubernur Jenderal Jeremias van Riemsdijk (1775-1777) yang sohor rada bodoh tetapi bisa menjadi anggota Raad van Indie. Paling menakjubkan adalah Riemsdijk seperti juga van der Parra bisa membeli tanah luas yang kemudian jadi kasus korupsi. Van der Parra pada 1769 membeli tanah luas di Gambir dan sekitarnya yang dulu disebut Weltevreden dengan istana mewah milik super kaya Jacob Mossel. Sementara Riemsdijk membeli Tanah Abang.

Demikian rata-rata anggota Raad van Indie pensiun sebagai super kaya sebagaimana halnya para mantan gubernur jenderal. Mereka memiliki simpanan harta. Kekayaan dari konsesi-konsesi percaloan tersebar dari Hindia sampai Belanda. Segala praktik kejahatan mereka pun pada zamannya tidak pernah dapat disentuh.

Situasi itu hasilnya adalah jenis kekuasaan yang picik. Kekuasaan diprivatisasi dan dimanipulasi tidak habis-habis. Pemerintahan tidak membawa keuntungan selain bagi diri, keluarga dan kelompok. Alhasil yang tampil adalah suatu rezim greedy atau rakus.

Zaman berganti. Pada awal 1796, tidak lama sesudah berdirinya Bataafse Republiek, Direksi harus mundur dari jabatannya dan menyerahkan pimpinan kepada Comité tot de zaken van de Oost-Indische handel en bezittingen (Komite untuk Urusan Perdagangan dan Jajahan di Hindia Timur). VOC dinasionalisasi. Mulai dari 1 Januari 1800 oktroi alias piagam VOC yang merupakan dasar hukum organisasi itu sudah tidak berlaku lagi. Tindakan itu menandakan VOC bubar.

Sejak itu pula kekuasaan mengalami  restrukturisasi. Tetapi, sejarawan arsiparis Monalohanda menyatakan mentalitasnya tidak berubah. Percaloan dengan segala implikasinya berupa nepotisme, kroniisme dan prilaku buruk lainnya tetap hidup segar.

Situasi itu membangkitkan kejengkelan di masyarakat Batavia. Monalohanda mengutip suatu surat kabar yang memuat pernyataan seorang warga Batavia menyikapi prilaku buruk pejabat WJ Th Horra Schima pada pertengahan abad ke-19, “kapan kitaorang kapok srenta berontak kepada satoe orang kepala miring boeat didjadikan kapala negeri…”

Pernah dimuat Koran Tempo 30 Januari 2021


Lebih jauh baca:

Batavia Masyarakat Kolonial Abad XVII karya Hendrik E. Niemeijer, cetakan pertama (2012), halaman 79-80. Buku bisa didapatkan di TokopediaBukalapak, dan Shopee

Jakarta Sejarah 400 Tahun karya Susan Blackburn yang bisa didapatkan di TokopediaBukaLapakdan Shopee.

Wilayah Kekerasan di Jakarta karya Jerome Tadie yang bisa didapatkan di TokopediaBukalapak, dan Shopee.

Profil Etnik Jakarta karya Lance Castles yang bisa didapatkan di TokopediaBukalapak, dan Shopee.

Batavia Abad Awal Abad XX karya Clockener Brousson yang bisa didapatkan di TokopediaBukalapak, dan Shopee.

Betawi Tempo Doeloe karya Abdul Chaer yang bisa didapatkan di TokopediaBukaLapakdan Shopee.

Batavia Kala Malam: Polisi, Bandit dan Senjata Api karya Margreeth van Till yang bisa didapatkan di Tokopedia dan Shopee.

Dongeng Betawi Tempo Doeloe karya Abdul Chaer yang bisa didapatkan di TokopediaBukalapak, dan Shopee atau telpon ke 081385430505